Pemerintah Indonesia akan segera membentuk kelompok kerja atau pokja penanggulangan pungutan liar (pungli) di tempat-tempat wisata. Keberadaan pungli di tempat wisata merupakan masalah yang sering terjadi dan merugikan para pengunjung.
Pungutan liar di tempat wisata bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tiket masuk yang dibebankan dengan harga yang tidak sesuai, hingga pungutan untuk fasilitas tambahan yang seharusnya gratis. Hal ini tentu saja merugikan para wisatawan dan membuat citra pariwisata Indonesia menjadi buruk.
Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Pokja ini akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap praktik pungli yang terjadi di tempat wisata.
Selain itu, pokja juga akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk mengatasi masalah pungli ini. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan para wisatawan terhadap tempat wisata di Indonesia.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberantas pungli di tempat wisata. Dengan adanya kesadaran dan kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan masalah pungli di tempat wisata dapat diminimalisir dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para wisatawan.
Sebagai negara yang kaya akan potensi pariwisata, Indonesia harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para wisatawan. Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi destinasi wisata yang lebih baik di mata dunia.